Gubernur Zulkieflimansyah Siap Sukseskan Program Kartu Prakerja untuk Sejahterakan Masyarakat NTB

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah memberikan apresiasi dan menyatakan dukungannya untuk mensukseskan Program Kartu Prakerja di NTB. Dengan kondisi industri mengalami stagnasi serta masalah-masalah ketenagakerjaan yang timbul akibat pandemi Covid-19, pemerintah pusat dan daerah harus berinovasi serta berkolaborasi melakukan terobosan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan Zulkieflimansyah saat membuka ‘Sosialisasi Kebijakan dan Implementasi Program Kartu Prakerja untuk Kemanfaatan Bagi Masyarakat NTB, Rabu, 1 September 2021. Pertemuan ini dihadiri kepala dinas ketenagakerjaan, kepala dinas sosial, serta para bupati, walikota hingga camat se-Nusa Tenggara Barat.

“Kami melihat Kartu Prakerja sebagai sebuah inovasi untuk mengatasi kondisi ekonomi akibat pandemi. Masyarakat NTB mengucakan terima kasih dan siap menjadi area suksesnya program ini,” kaat Zulkieflimansyah.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari berharap, hadirnya Kartu Prakerja dapat membantu masyarakat NTB, khususnya angkatan kerja, dalam menemukan pekerjaan yang cocok dengan minat dan keterampilan, maupun dalam membuka jalan di dunia kewirausahaan.

“Program Kartu Prakerja terbuka untuk angkatan kerja kita, baik yang statusnya mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang sedang bekerja dan membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil,” kata Denni Purbasari.

Hingga pertengahan 2021, Program Kartu Prakerja sudah menjangkau 8,2 juta orang penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

“Mari kita bersama bekerja keras mewujudkan harapan para peserta Kartu Prakerja yang secara sosial ekonominya sangat terbatas. Pada tahun lalu, penerima Kartu Prkaerja dari NTB mencapai 107 ribu orang, dan pada satu semester 2021 ini sudah mencapai 55 ribu peserta dari NTB,” kata Denni.

Denni melanjutkan, berbagai survei membuktikan bahwa Kartu Prakerja dianggap memberikan pengalaman dan sikap positif bagi penerimanya, meningkatkan kompetensi untuk kerja/wirausaha, mengakselerasi inklusi keuangan, mendukung daya beli, serta membantu usaha mikro dan kecil.

Hal-hal itu terungkap dari survei evaluasi yang dilakukan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja kepada peserta, maupun yang dilakukan Bank Dunia, CSIS, Cyrus Network, Sakernas BPS, serta Ipsos.

“Survei Universitas Indonesia bahkan menegaskan bahwa Program Kartu Prakerja mampu mengurangi rasa cemas, sedih, dan amarah yang dirasakan akibat pandemi Covid-9. Disimpulkan bahwa program ini membantu meningkatkan kesehatan mental masyarakat di masa pandemi,” kata Denni.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Sumarna F. Abdurahman memaparkan permasalahan utama dalam dunia ketenagakerjaan kita

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia sebelum masa pandemi Covid-19 ditandai dengan tiga hal yang sangat menonjol yakni rendahnya produktivitas kerja, minimnya daya saing tenaga kerja serta tingginya skill gap atau mismatch antara supply dan demand tenaga kerja. Keadaan ini semakin diperparah dengan dampak pandemi Covid-19 pada dunia usaha, yang mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga jumlah pengangguran meningkat.

“Untuk itulah, Program Kartu Prakerja hadir guna meningkatkan kompetensi angkatan kerja, yang berujung pada peningkatan produktivitas serta peningkatan daya saing di tengah ketatnya kompetisi sumber daya manusia saat ini. Di negara-negara maju, program seperti ini dikenal sebagai ‘Skills Development Fund’,” papar papar Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2014-2018 itu

Sumarna juga memaparkan empat inovasi Program Kartu Prakerja.

Pertama, desain program yang transparan, memberikan peserta ‘choice’ and ‘voice’ dalam menjalankan beasiswa pelatihan yang diterima.

Kedua, pendaftaran peserta dilakukan secara mandiri, inklusif, tanpa perantara, tatap muka maupun surat.

Ketiga, lembaga pelatihan hadir secara kompetitif menyediakan jenis pelatihan beragan dan relevan.

Keempat, mitra pembayaran, baik bank maupun e-money menerapkan mekanisme non tunai dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

“Dengan demikian, program Kartu Prakerja telah menjalankan prinsip cara-cara baru, tidak linier, mengimplementasikan reformasi birokrasi, serta semangat Digital Melayani (Dilan) untuk mewujudkan Visi 2045: Sumber Daya Unggul menuju Indonesia Maju,” kata Sumarna Abdurahman.

Pertemuan antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja bersama jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan ini diharapkan dapat menjadi pembuka serta penguat kerja sama Program Prakerja dengan pemerintah daerah, hingga ke level desa.

“Kami berharap, pertemuan ini mampu mengangkat warga menjadi sejahtera melalui beragam pelatihan yang ada di Kartu Prakerja. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi pelaksanaan Kartu Prakerja di wilayahnya, mulai pendaftaran hingga penyediaan sarana teknologi untuk pelatihan-pelatihan,” pungkas Denni Purbasari.