Tampil Kedua Kali di Forum PBB, Program Kartu Prakerja Berbagi Pengalaman Best Practice Transformasi Digital Layanan Publik

Tampil Kedua Kali di Forum PBB, Program Kartu Prakerja Berbagi Pengalaman Best Practice Transformasi Digital Layanan Publik

Kurangnya akses, uang dan waktu menjadi alasan utama angkatan kerja Indonesia tidak melatih diri. Kurangnya pemenuhan kompetensi berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing kerja serta lambatnya perkembangan kewirausahaan. Untuk bisa menghadirkan solusi yang inovatif terhadap kedua masalah besar itu, pemerintah harus banyak berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan. Apalagi jika ingin mengatasinya dalam skala besar, cepat dan transparan.

Direktur Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Cahyo Prihadi menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara di simposium “Effective Governance and Digital Transformation for Accelerating Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and Addressing Global Challenges” di Incheon, Korea, 22 – 24 November 2022. Forum ini digelar Badan PBB Urusan Ekonomi dan Sosial (the United Nations Department of Economic and Social Affairs, atau UN DESA) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea. 

Selain Program Kartu Prakerja, terdapat tujuh narasumber lainnya yang memberikan paparan pada sesi tematis ini, yakni Dr. Marius Oosthuizen (Practice Lead for Learning and Transformation, School of International Futures, UK), Mr. Daniel Platz (Senior Economic Affairs Officer, Financing for Sustainable Development Office, UN DESA),  H.E. Mr. Khalfan Belhoul (Chief Executive Officer, Dubai Future Foundation, United Arab Emirates), Mr. Stephan Mergenthaler (Head of Strategic Intelligence and Member of the Executive Committee, World Economic Forum), Dr. Trish Lavery (Strategic Foresight Analyst, Strategic Foresight Unit, OECD), Ms. Donna Andrews (Global Lead for Public Institutions Reform, Governance Global Practice, Bank Dunia), dan Ms. Veronique Verbruggen (Inter-Regional Advisor, DPIDG/UN DESA). 

Cahyo Prihadi menyampaikan pemaparan berjudul ‘Structural Reform and the Future of Work: Innovative Practice through Kartu Prakerja from Indonesia’, dengan moderator Dr. Marius Oosthuizen. “Sebuah program harus dijalankan dengan gesit dan adaptif. Kesediaan untuk mendengarkan kebutuhan dari sisi operasional merupakan kunci agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik,”  kata Cahyo.

Cahyo menekankan, banyak program pemerintah yang diciptakan sebelum menyimak lebih detail tentang sisi operasional sebuah inovasi teknologi. Itulah mengapa Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja memasukkan tenaga profesional yang terampil dan berpengalaman dari luar lembaga pemerintah. Dengan mengaplikasi tata kelola pengembangan produk yang lazim diterapkan di industri digital, para profesional dari dunia privat kemudian bekerja sama dengan para pembuat kebijakan untuk merancang dan mengimplementasi mekanisme program yang customer-friendly bagi belasan juta individu angkatan kerja.

Hal lain adalah momen peluncuran. Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kartu Prakerja saat pandemi Covid-19 melanda dunia, situasi ketika mobilitas sosial terbatas menyebabkan situasi sosial ekonomi darurat bagi masyarakat marjinal di kota besar. Dengan intervensi teknologi digital, Program Kartu Prakerja mampu mencapai tujuan di saat program pemerintah lainnya terhenti. Pendaftaran, seleksi dan pelatihan berjalan 100% online. Transfer tunai bersyarat menggunakan pendekatan “Government-to-Person” dari bank negara ke sejumlah mitra pembayaran terbukti efektif. Penerima dapat memilih platform penyaluran pilihan mereka, bank atau dompet elektronik. Pembukaan akun pun tak perlu hadir fisik, namun diwakilkan dengan nomor induk kependudukan dan sistem e-KYC. Ini membuat setiap sen penyaluran tercatat dengan akuntabel dan transparan. 

“Banyak cerita yang kami dengar dari mereka yang menganggur dan sekarang bekerja. Mereka yang dengan percaya diri melamar pekerjaan dengan sertifikat pelatihan mereka. Dan mereka yang pindah ke tempat kerja yang lebih baik atau menjadi pengusaha. Pekerjaan kami masih jauh dari selesai. Kisah-kisah lainnya akan menyusul,” cetusnya.

Topik mengenai Program Kartu Prakerja memantik diskusi dan tanya jawab para akademisi. Professor dan mantan Dekan National College of Public Administration and Governance (NCPAG) of the University of the Philippines  Diliman, Alex Brillantes, mengagumi Kartu Prakerja sebagai program yang mampu menjangkau berbagai institusi.

Sementara itu, moderator yang juga pemapar pada sesi ini, Marius Oosthuizen dari School of International Futures, UK, menegaskan tentang pentingnya pembagian proporsi yang rata antara pemerintah dan mitra lainnya, untuk menguatkan strategi dan meningkatkan sinergi dalam peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Peningkatan pembagian peran yang adil diprediksikan dapat meningkatkan integritas publik, transparansi, dan akuntabilitas sehingga semua pihak dapat merasakan esensi dari kepercayaan publik yang baik,” kata Oosthuizen.

Head of Strategic Intelligence and Member of the Executive Committee, World Economic Forum, Stephan Mergenthaler (Head of Strategic Intelligence and Member of the Executive Committee, World Economic Forum) memuji keberadaan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang mampu memelihara tim dari berbagai tugas dan fungsi dalam penerapan mindset yang ‘agile’ atau lincah. “Penjelasan Program Kartu Prakerja di Indonesia tersampaikan dengan poin-poin yang sangat praktikal. Disinilah nampak pentingnya sinergi solusi yang berbasis teknologi untuk menambah kapabilitas internal dalam praktek pelibatan pemangku kebijakan,” katanya.

Regional symposium tahunan tentang pemerintahan yang efektif dan transformasi digital diadakan di Korea Selatan dengan tema “Pemerintahan yang Efektif dan Transformasi Digital dalam Percepatan Implementasi Agenda 2030 untuk Perkembangan Berkelanjutan dan Penanganan Tantangan Global.” Simposium ini diselenggarakan oleh The United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) ‘s Division for Public Institutions and Digital Government (DPIDG) melalui Project Office on Governance (UNPOG) sebagai agenda tahunan utama dari seluruh rangkaian kegiatan UN DESA untuk mengembangkan kapasitas dan inovasi negara-negara anggota untuk mewujudkan agenda Pengembangan Berkelanjutan di tahun 2030. 

Di hari akhir regional symposium, Indonesia juga mengirimkan tim sebagai pembicara di sesi khusus Pemuda, yaitu Tim Wanatani, sebagai pemenang Youth Forum keenam. Tim Wanatani, diwakili Ari Bima Putra dan Pandu Andhika Prakasa. Kedua pemuda yang berlatar belakang ilmu kehutanan ini mempresentasikan Agroforestri+ untuk memberi akses inklusif ke makanan bergizi, energi berkelanjutan, dan lingkungan sehat. 

Artikel terbaru

Lihat semua

Halo, Sobat Prakerja.

Pilih menu berikut

Live Chat FeatureForm PengaduanHubungi Kami