Dengan Cara Belajar Baru, Kartu Prakerja Buat Masyarakat Jadi Tangguh

Untuk sebuah program yang baru berusia setahun dan menghadapi berbagai tantangan besar di awal berdirinya, Program Kartu Prakerja dapat dijalankan dengan baik dan mencapai target pada tahun pertamanya.

Hal ini terbukti dengan distribusi penerima manfaat Kartu Prakerja pada 2020 kepada 5,5 juta orang dari pendaftar awal yang mencapai 43 juta orang di 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi se-Indonesia.

Presiden Joko Widodo memiliki kepercayaan besar pada Kartu Prakerja, sehingga alokasi anggaran program ini pada Tahun 2021 ditambahkan sebesar Rp 20 triliun, serupa dengan anggaran tahun lalu.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja di Bogor, Rabu-Jumat, 3-5 Februari 2021.

“Kepercayaan Presiden Jokowi pada program ini perlu dan wajib dijawab oleh Manajemen Pelaksana dengan capaian lebih baik, tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan dan tata kelola program untuk meningkatkan business process pada Kartu Prakerja pada 2021,” paparnya.

Airlangga meminta akselerasi terhadap pengembangan sistem teknologi berbasis mobile apps segera diselesaikan agar pelatihan dan pendaftaran luring di semester kedua tahun ini.

“Selain dapat memberikan akses kepada penerima di daerah yang memiliki keterbatasan dalam sarana teknologi informasi, pelatihan luring juga dapat melibatkan lembaga pelatihan di daerah yang belum mampu melaksanakan pelatihan secara daring,” terangnya.

Airlangga berpesan agar di tahun 2021 Program Kartu Prakerja melakukan pengembangan skema dengan mendorong penyiapan tenaga kerja terampil kawasan industri melalui ‘place and train’ dan meningkatkan kompetensi Pekerja Migran Indonesia.

“Kedua skema ini diharapkan dapat terus bekerja dengan adanya inovasi dan teknologi agar akses dari berbagai pihak dapat lebih merata,” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi pelaksanaan Kartu Prakerja sebagai program ‘conditional cash transfer’, sebuah bentuk bantuan sosial yang disertai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan penerimanya.

“Jadi uang tidak dibagi-bagikan begitu saja. Ada usaha yang dilakukan oleh penerimanya untuk bisa mendapatkan bantuan atau insentif dari pemerintah,” kata Suahasil.

Wamenkeu juga menyampaikan ‘Framework Kebijakan Pemulihan Ekonomi 2021’ sebagai ‘gamechanger’ pemulihan ekonomi nasional yang terdiri dari tiga langkah mendasar.

Langkah pertama adalah ‘Intervensi Kesehatan’, termasuk di dalamnya vaksinasi gratis untuk menciptakan herd immunity bagi 181,55 juta penduduk, pengetatan 3M dan 3T, serta intervensi lainnya seperti penyediaan APD, sarana dan prasarana serta alat kesehatan.

Langkah kedua yakni ‘Perlindungan Sosial’ khususnya bagi ‘Bottom 40 atau 40 persen penduduk golongan bawah’ dan kelompok miskin baru akibat Covid-19.

Langkah ketiga yaitu Reformasi Struktural melalui UU Cipta Kerja untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional, di antaranya penyediaan lapangan kerja, Pemberdayaan UMKM, reformasi regulasi, pembangunan SWF, Kemudahan Berusaha, dan lain-lain.

“Program Kartu Prakerja masuk dalam kluster perlindungan sosial, diarahkan untuk menjaga daya beli penerima, yang umumnya berasal dari kelompok menengah terdampak Covid-19,” tegasnya.

Selain Program Kartu Prakerja, bantuan sosial lain yang disiapkan pemerintah pada 2021 antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, BLT Dana Desa, Diskon Listrik, dan Subsisi Kuota untuk Pembelajaran Jarak Jauh.

Pemerintah, lanjut Suahasil, berharap adanya penyempurnaan pelaksanaan Program Kartu Prakerja untuk tahun 2021, antara lain berupa peningkatan kualitas pelatihan dengan standarisasi serta adanya kajian dari lembaga independen.

“Selain itu, agar Program Kartu Prakerja dapat mewujudkan ‘link and match’ dengan kebutuhan pasar tenaga kerja atau wirausaha,” ungkapnya.

Wamenkeu juga meminta agar sekiranya nanti metode pelatihan Kartu Prakerja dilaksanakan secara offline atau luring agar tetap memperhatikan ‘3 M’ dan tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.

“Program Kartu Prakerja juga harus dapat disinkronkan dengan inisiatif Undang-undang dalam Cipta Kerja, khususnya terkait dengan mandat untuk memberikan pelatihan bagi penduduk yang kehilang pekerjaan,” kata Suahasil.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan bahwa pada tahun pertama pelaksanaannya, Kartu Prakerja telah berada di jalur yang benar. Ini dibuktikan dengan langkah Kartu Prakerja melindungi sekaligus membangun ketangguhan di masa pandemi.

“Kartu Prakerja membuat masyarakat menjadi tangguh karena mengenal cara belajar baru. Pemerintah menjadi tangguh karena layanan dilakukan end-to-end secara digital. Selain itu, sektor publik menjadi tangguh karena penggunaan data dan analitik dalam pengambilan keputusan, birokrasi lebih produktif-adaptif, serta adanya pola kemitraan baru dengan swasta,” pungkasnya.