Inovasi Skala Massif Kartu Prakerja Mengatasi Masalah Angkatan Kerja Indonesia

Inovasi tanpa implementasi yang baik hanyalah berujung menjadi sebuah ide yang terdengar bagus tapi tidak terasa nyata dampaknya. Sama halnya ketika menghasilkan ide inovatif akan menjadi gagasan mengambang tanpa didasari masalah konkret yang dirasakan oleh pasar yang mau kita tuju. Program Kartu Prakerja menjadi program inovasi pemerintah di kala pandemi yang berhasil menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Indonesia dengan skala massif.

Direktur Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Cahyo Prihadi menyampaikan hal itu pada Ngobrol Seru Magister-Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bertopik ‘Inovasi Pelayanan Publik: Program Kartu Prakerja’, Selasa, 13 Desember 2022. Pada kesempatan ini, Cahyo menjadi narasumber bersama Dosen Program Studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Achmad Djunaedi.

Sebelum berhasil menjalankan misi peningkatan keterampilan sekaligus menjadi pendongkrak daya beli bagi 16,42 juta peserta sekali, Program Kartu Prakerja memetakan masalah yang dihadapi dunia ketenagakerjaan tanah air. “Tantangan dunia ketenagakerjaan di tanah air terungkap dari fakta 90 persen angkatan Indonesia yang berjumlah 120 juta ternyata belum pernah mengikuti pelatihan. Alasannya utamanya karena keterbatasan uang, informasi dan juga waktu,” kata Cahyo. 

Dari angka itu, 7 juta dari total angkatan kerja merupakan pengangguran. Selain itu, produktivitas dari pekerja di Indonesia berada di peringkat ke-5 dari 10 negara ASEAN. “Ditambah lagi, pasar pelatihan gagal menghasilkan ekuilibrium optimal,” tambah Cahyo. Ia menjelaskan, Studi Persepsi Bank Dunia (2016) menyatakan bahwa sekitar 64 persen pekerja tidak mengikuti pelatihan, dengan alasan utama tidak tersedia pelatihan yang sesuai. 

Dari sisi pekerja, pendidikan dan pelatihan ada pada peringkat ke-10 dari 10 prioritas pembelanjaan. Demikian pula dari sisi  manajemen perusahaan. Hanya 44 persen perusahaan memberikan pelatihan kepada pekerja. Alasan utamanya, tidak melihat adanya kebutuhan. Pendidikan dan pelatihan ada di peringkat ke-6 dari 10 prioritas yang dilakukan manajemen bagi pekerjanya.

Cahyo mengungkapkan, Program Kartu Prakerja lahir dengan semangat ‘willingness to listen’, lebih banyak mendengar apa yang ingin diinginkan akademisi, industri digital, lembaga pelatihan, dan pihak-pihak lain melalui ratusan kali diskusi. “Ketika banyak mendengar, kebijakan yang dibuat pun jadi sinkron dan sinergis di lapangan,” urai Cahyo.

Setelah mempelajari berbagai masalah ketenagakerjaan dari berbagai aspek dan siap diluncurkan, datanglah pandemi Covid-19 menerpa. Maka, pada April 2020, terobosan tegas dibuat Program Kartu Prakerja: semua proses harus dilakukan end to end secara digital. Pembatasan mobilitas menjadikan Kartu Prakerja melakukan inovasi bahwa pendaftaran, pelatihan, pembayaran insentif, pengisian survei evaluasi, semua dilakukan tanpa pertemuan fisik.

Cahyo menekankan, inovasi pada Program Kartu Prakerja dilakukan dengan penerapan program 100 persen digital, tanpa perlu tatap muka sama sekali antara penerima manfaat, penyelenggara program dan lembaga pelatihan. “Yang penting bagaimana program ini berusaha memecahkan masalah, bahkan ketika harus dijalankan di tengah Pandemi, selanjutnya pengakuan akan datang dengan sendirinya,” kata Cahyo. 

Berkat inovasi digital itulah, hampir tiga tahun menjalankan misinya, Program Kartu Prakerja Kartu Prakerja menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara inklusif, termasuk perempuan dan kaum marginal (pendidikan rendah, usia lanjut, disabilitas, dan tinggal di daerah kab/kota tertinggal). Survei Ipsos, sebuah konsultan riset multinasional asal Prancis, menyatakan bahwa Kartu Prakerja adalah program di masa pandemi yang paling banyak diterima (24%) dan paling bermanfaat (35%). Sementara itu, Survei Nasional Poltracking 2022 tentang Persepsi Program Pemerintahan paling bermanfaat menempatkan Kartu Prakerja pada posisi keempat setelah Bantuan Langsung Tunai, Kartu Indonesia Sehat, dan Pembangunan Jalan Tol.

Menurut Cahyo, ada lima pelajaran yang bisa dipetik sehingga Program Kartu Prakerja bisa meraih pencapaian ini. Pertama, adanya mandat yang kuat. Kedua, kebijakan dan operasional ekselen. Ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan data-driven, iterasi, dan ‘agile’. Keempat, penggunaan teknologi informasi. Dan kelima, kemitraan dengan berbagai pihak. “Program Kartu Prakerja melakukan ‘move the needle’, perubahan mendasar, dalam hal ini angkatan kerja yang pernah mengikuti kursus/training/pelatihan meningkat signifikan,” kata Cahyo. Pada 2019, ada 10,44 persen angkatan kerja yang pernah mengikuti pelatihan. Angka itu meningkat pesat menjadi 16,36 persen pada 2022.

Narasumber lain pada diskusi ini, Achmad Djunaedi menggarisbawahi pentingnya meningkatkan semangat kolaborasi antar instansi untuk menuju kemajuan bersama. “Kita patut mengacungkan jempol pada pemerintah daerah yang mengembangkan model-model dasar kolaborasi, seperti bekerjasama dengan Technopark, maupun lembaga-lembaga lain. Hilangkan ego sektoral antar instansi,” katanya.