Integrasi Data Kartu Prakerja dan Kemenko PMK Mempertajam Target Bantuan Sosial

Rabu , 14 September 2022 14:24 WIB
Integrasi Data Kartu Prakerja dan Kemenko PMK Mempertajam Target Bantuan Sosial

Program Kartu Prakerja memulai integrasi data dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) demi pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan upaya integrasi data, baik di pemerintah pusat maupun daerah, kementerian dan lembaga dapat menyasar target bantuan sosial lebih tajam. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, Rudy Salahuddin menyampaikan hal tersebut dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran dan Pemanfaatan Data Secara Elektronik antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa, 13 September 2022.

Pertukaran dan pemanfaatan data yang dimaksud adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang berasal dari lintas instansi dalam koordinasi Satuan Tugas Pengelola Data P3KE Kemenko PMK. Tujuan awal penyusunan data adalah mewujudkan 0% kemiskinan ekstrem di 2024. Data ini memiliki informasi sosial-ekonomi mutakhir dan ranking kesejahteraan dari individu penduduk by name by address. Per 21 Juni 2022, data P3KE yang telah berhasil padan dengan data Dukcapil dan memiliki validitas nomor induk kependudukan mencapai lebih dari 80 persen. 

“Data P3KE dapat dipergunakan Kartu Prakerja dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, data masyarakat miskin ekstrem yang telah mendapatkan pelatihan Program Kartu Prakerja dapat menjadi basis data untuk program pemberdayaan lainnya, seperti program kredit mikro,” kata Rudy.

Dalam dua tahun pelaksanaannya, capaian Program Kartu Prakerja mampu menjangkau 14,3 juta. Program Kartu Prakerja juga bersifat inklusif karena menjangkau masyarakat marjinal, dengan 87 persen penerima berstatus menganggur saat mendaftar, 59 persen tinggal di desa dan 3 persen berasal dari kabupaten tertinggal. “Dengan adanya Data P3KE, kita dapat melihat overlay atau proses penyatuan data antara penerima Kartu Prakerja dengan Data P3KE,” kata Rudy.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara mengatakan, Data P3KE merupakan data tambahan untuk melengkapi data sosial ekonomi yang sebelumnya sudah ada, untuk meningkatkan intervensi pemerintah yang tepat sasaran dalam menangani kemiskinan.

“Selain itu, Data P3KE juga bisa digunakan Kemensos untuk update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Apalagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengawal data ini,” katanya.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengungkapkan, pemadanan data Kartu Prakerja dan P3KE dapat dikaitkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin. “Dari pemadanan ini kita  bisa melihat di mana irisan Program Kartu Prakerja dengan bantuan sosial lainnya,” jelasnya. 

Kepala Tim Kebijakan TNP2K Elan Satriawan menyampaikan bahwa penerima Kartu Prakerja tahun 2020 – 2022 berhasil menjangkau masyarakat yang tergolong dalam kelompok miskin ekstrem. Menurut Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede, data P3KE dapat menjadi tulang punggung dari upaya pembaruan data sosial ekonomi. 

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari mengungkapkan Program Kartu Prakerja siap menggunakan Data P3KE untuk semakin mempercepat upaya mengurangi angka kemiskinan ekstrem. “Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja siap memfasilitasi kegiatan ini. Kami juga akan mengeksplorasi data dan saling terbuka untuk pencocokan data, baik itu self-targeting maupun memprioritaskan segmen tertentu dengan lebih baik lagi,” katanya.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini juga turut disaksikan oleh Raden Murwantara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), Tri Windiarto dari Badan Pusat Statistik (BPS), Edy Priyono dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Sudarno Sumarto dari TNP2K.

Halo, sobat Prakerja.

Pilih menu berikut

Halo, sobat Prakerja.

Pilih menu berikut

Icon telpTelepon Kami (Gratis)Icon livechatLive ChatIcon sendForm Pengaduan