Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama ‘INA Digital’ dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/05). GovTech adalah lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi. Dalam acara ini, Direktur Eksekutif Prakerja, Denni Puspa Purbasari, turut hadir dan menandatangani komitmen untuk percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan nasional dalam SPBE. 

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Presiden Jokowi juga menyinggung adanya 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan.

“Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam ‘jalan tol’ untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa lahirnya INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.

“Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama,” lanjut Presiden.

Pemerintah, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menekankan bahwa beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang akan diluncurkan pada September 2024. Sesuai arahan Presiden, prosesnya tidak boleh lagi berbelit meskipun sudah memakai teknologi. INA Digital memastikan untuk mengedepankan kemudahan bagi masyarakat tanpa komplikasi yang rumit. Hal ini juga menjadi perbaikan atas proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur agar semua layanan bagi masyarakat bisa tepat sasaran.

Di tahap awal, INA Digital berkolaborasi dengan sembilan sektor prioritas untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas. Sembilan sektor prioritas tersebut dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk diakselerasi keterpaduannya berdasarkan kesiapan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunaannya. 

Prakerja terpilih untuk berkolaborasi di tahap awal penyelenggaraan SPBE

Prakerja menjadi salah satu dari 15 instansi prioritas yang terpilih untuk berkolaborasi di tahap awal dan berkomitmen penuh dalam mendukung penyelenggaraan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam bidang teknologi, Prakerja menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan infrastruktur teknologi untuk memberikan inovasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat Indonesia. Dari keseluruhan anggarannya, Prakerja mengalokasikan 0.92% untuk biaya operasional dan mengkhususkan 39,58% dari biaya operasional tersebut untuk pengembangan dan belanja teknologi. Selain itu, Prakerja juga telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Pencapaian ini menegaskan komitmen Prakerja dalam menjaga keamanan data pribadi dan mengembangkan teknologi digital secara berkelanjutan.

Keterpaduan layanan digital yang efektif dapat menjadi terobosan penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang sederhana, mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah bertekad menghadirkan satu portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan yang menjadi rujukan masyarakat untuk menjawab kebutuhan pada perjalanan hidup setiap masyarakat, mulai dari pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, pergantian alamat, akses dan informasi bantuan sosial, dan masih banyak lagi.