Kartu Prakerja 2023 Skema Normal: Dicari Lembaga Pelatihan Berkualitas Ikut Seleksi Penyedia Pelatihan Program Kartu Prakerja

Pemerintah memastikan Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 setelah pandemi Covid19 mereda. Program Kartu Prakerja kini fokus pada peningkatan kompetensi, produktivitas, kewirausahaan dan daya saing angkatan kerja. Program ini memberi saldo bantuan pelatihan secara langsung kepada peserta untuk skilling, reskilling, dan upskilling keterampilan peserta melalui ekosistem pelatihan online dan offline. Pembukaan gelombang pertama skema normal (gelombang 48) akan dilakukan pada triwulan 1 tahun 2023.

Untuk mendukung implementasi program, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) mengajak lembaga pelatihan berkualitas seluruh Indonesia, yang pernah bergabung maupun yang belum, untuk menjadi bagian dari ekosistem Prakerja dengan ikut seleksi penyedia pelatihan. “Lembaga pelatihan silakan mengontak mitra platform digital Program Kartu Prakerja: SIAPKerja, BukaLapak, Tokopedia, Pintar, Kariermu dan Pijar Mahir untuk mengikuti proses seleksi,” kata Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem Kurniasih Suditomo di Jakarta, 18 Januari 2023.

Kurniasih mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Cipta Kerja, komite yang merumuskan kebijakan dan pengendalian PKP, bahwa proses seleksi lembaga pelatihan akan melibatkan tim ahli independen yang menjalankan fungsi akreditasi. Standar kualitas pelatihan pada tahun 2023 akan ditingkatkan dengan menggunakan lebih dari 90 indikator penilaian. Standar pemantauan pun meningkat dengan lebih dari 70 indikator, dibantu oleh tim pemantau independen.

Namun ia mengingatkan, seperti telah berlangsung di skema semi bansos, pelatihan yang lolos asesmen dan sudah ditayangkan di platform digital tidak menjamin dipilih peserta. “Lembaga Pelatihan harus berkompetisi dalam kualitas dan harga,” katanya.

Sebagai pegangan, Kurniasih mengatakan, tujuan pelatihan pada Program Kartu Prakerja adalah memberikan kesempatan lebih luas bagi para penerima Kartu Prakerja untuk mengikuti ragam pelatihan dalam rangka peningkatan dan/atau penyesuaian kemampuan. “Untuk pelatihan online, semua pelatihan harus dilakukan secara webinar. Tidak ada lagi yang seluruhnya video,” katanya.

Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023 Fokus Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Angkatan Kerja

Secara detail, Dwina M. Putri, Head Kemitraan dan Program MPPKP menekankan bahwa bidang-bidang pelatihan yang tersedia dalam ekosistem program akan diprioritaskan pada keterampilan yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Hal ini merujuk pada riset Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain seperti laporan “Critical Occupation List” tahun 2018, laporan “Indonesia’s Occupational Tasks and Skills” tahun 2020, studi World Economic Forum Future Job Report tahun 2020, serta riset Online Vacancy Outlook tahun 2020. “Pekerjaan-pekerjaan yang paling dibutuhkan sesuai kajian tersebut, antara lain bidang bisnis, perkantoran, manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, jasa perorangan, dan hospitality,” urainya.

Untuk mendukung penyediaan berbagai pelatihan tersebut, maka terdapat beberapa perubahan, seperti:

1. Penambahan durasi pelatihan yang semula minimal 6 jam menjadi minimal 15 jam;
2. Moda pelatihan berlangsung secara online, offline, dan bauran (secara bertahap);
3. Program ini juga boleh diikuti oleh penerima bantuan dari kementerian/lembaga lainnya seperti Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Ini berbeda dari sebelumnya di mana Program Kartu Prakerja tak dapat diberikan kepada para penerima bantuan tersebut;
4. Penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan perincian:
   • –  Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta;
   • –  Insentif pasca pelatihan Rp600 ribu untuk mendukung biaya transportasidan internet yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali;
   • –  Insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.Secara offline atau luring, Dwina menambahkan, Program Kartu Prakerja akan dimulai di 10 kota besar dan secara bertahap ditingkatkan sampai seluruh Indonesia. “Dimulai dari Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura,” katanya. Sedangkan untuk moda online atau daring, sama seperti sebelumnya, dapat diikuti dari seluruh provinsi.Dari awal pembukaan Gelombang 1 pada April 2020 hingga Gelombang 47 di akhir tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 16,42 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022, sebanyak 53,6% peserta diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan penyandang disabilitas.

     Sebagai informasi, Komite Cipta Kerja dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, serta memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan dan mengendalikan program Kartu Prakerja. Komite tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan wakil ketua dijabat Kepala Staf Kepresidenan, serta beranggotakan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala (BPKP), dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).