Jelang Pembukaan Program Kartu Prakerja Tahun 2024, Ketua Komite Cipta Kerja Beri Pengarahan kepada Mitra Program Kartu Prakerja

Dalam rangka persiapan pembukaan gelombang Program Kartu Prakerja tahun 2024, hari ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Cipta Kerja beserta Tim Pelaksana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan BPKP memberikan pengarahan kepada seluruh pimpinan mitra Program Kartu Prakerja yang meliputi Lembaga Pelatihan, Platform Digital, Mitra Pembayaran dan Lembaga Asesmen Program. Kegiatan ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dapat terus bertanggung jawab dalam menjalankan mandate program dan sebagai bentuk kolaborasi semua stakeholder untuk terus menjaga dan mengawal Program Kartu Prakerja. 

Dalam sesi pembuka, Airlangga menyampaikan bahwa pelatihan SDM Indonesia sangat penting untuk dilakukan sehingga adanya ekosistem yang besar seperti Prakerja sangat mendukung untuk melakukan pertumbuhan yang masif. Dia menambahkan bahwa tidak ada program lain selain Prakerja yang mampu menghasilkan dampak sebesar ini dengan kecepatan dan kualitas seperti Prakerja. 

Sejak diluncurkan pada April 2020, Kartu Prakerja telah menjangkau 17,5 juta orang dari 514 kabupaten/kota di Indonesia sebagai penerima program dan memberikan akses pelatihan peningkatan keterampilan melalui skilling, reskilling dan upskilling. Selama tiga tahun lebih tersebut, Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan secara inklusif diantaranya 51% perempuan, 48% berasal dari 212 kabupaten/kota miskin ekstrem, 2% dari kabupaten/kota tertinggal, dan 3% dari penyandang disabilitas.

Capaian ini dapat diraih berkat ekosistem pelatihan yang dibangun oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (“MPPKP”) dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam menyediakan beasiswa pelatihan, Program Kartu Prakerja bermitra dengan enam Platform Digital (PD) dan lebih dari 200 Lembaga Pelatihan (LP) untuk menyediakan lebih dari 1200 pelatihan baik luring maupun daring, yang nantinya akan berkembang lagi dengan adanya moda Self-Paced Learning (SPL). Adapun SPL ini akan menggunakan standar pelatihan yang tidak jauh berbeda dengan pelatihan synchronous yang sudah ada di dalam ekosistem. SPL ini juga memiliki keunikan dimana pelatihan harus diakses sesuai alur/sequence yang disampaikan, dan tidak bisa di-skip maupun dipercepat. Sehingga meski moda ini menambah fleksibilitas karena dapat diikuti kapanpun, SPL membutuhkan komitmen personal yang tinggi dari penggunanya.

Besarnya ekosistem Program Kartu Prakerja serta luasnya cakupan penerima manfaat program, Prakerja terus berkomitmen untuk menjaga kualitas program pelatihan yang diberikan serta tata kelola dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaannya. Dalam proses pelaksanaan Program Kartu Prakerja, MPPKP senantiasa mengedepankan akuntabilitas dan tata kelola yang baik, baik dari internal MPPKP maupun dari seluruh mitra. MPPKP juga secara reguler berkoordinasi dengan instansi yang relevan seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan BPKP. 

Pada kesempatan ini, Feri Wibisono selaku Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Pidana juga mengingatkan dengan tegas kepada seluruh Lembaga Pelatihan dan Platform Digital agar selalu taat pada aturan yang berlaku. Selain itu, LP dan PD juga harus selalu aktif untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pelatihan agar pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.

Menyampaikan pandangan senada, Komjen Wahyu Widada juga menyebutkan bahwa sejak 2023, Prakerja menjalankan skema normal dan dengan skalanya yang besar, seluruh mitra Prakerja sebagai bagian dari ekosistem pelatihan inovatif harus senantiasa tunduk pada aturan yang ada. “Hal ini penting agar manfaat program dapat dirasakan terus oleh masyarakat dan tata kelolanya terjaga”, jelasnya.

Hadir juga pada acara tersebut dan memberikan paparan dalam sesi diskusi, yaitu Direktur Tata Usaha Negara Jamdatun, Direktur Tipikor, Bareskrim Polri dan Direktur BPKP, dengan pengantar dari Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP). 

Semakin banyaknya moda pelatihan dan Lembaga Pelatihan yang bergabung pada ekosistem Prakerja, meningkatkan kebutuhan untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan program oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu kolaborasi penguatan tata kelola Program Kartu Prakerja, penting untuk dilakukan.

Pada hari yang sama juga dilangsungkan penandatanganan kembali Perjanjian Kerja Sama antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.  Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh Manajemen Pelaksana maupun hal-hal lainnya dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Hal ini dilakukan karena peran Jaksa Agung sebagai anggota Komite Cipta Kerja juga jangkauan Kejaksaan Agung yang luas mencakup seluruh Indonesia.