Kartu Prakerja dalam Angka 2021, Sampai Jumpa dengan Semangat Baru 2022

Jakarta, 31 Desember 2021

Selama sebelas pembukaan gelombang pada 2021, dari batch ke-12 hingga 22, Program Kartu Prakerja menjangkau 5.931.574 penerima efektif. Dengan capaian ini, dalam dua tahun pelaksanaannya sejak April 2020, program Kartu Prakerja telah membuka sebanyak 22 batch, menjaring penerima lebih dari 11,4 juta orang, dari total email pendaftar yang register di situs mencapai lebih dari 83 juta.

“Di pergantian tahun ini, Manajemen Pelaksana mengucakan terima kasih atas antusiasme Sobat Prakerja terhadap Program Kartu Prakerja selama tahun ini.. Hasil ini bisa tercapai karena kerjasama yang baik antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dengan berbagai lembaga, mitra, dan tentunya Sobat Prakerja. Semoga apa yang kita capai bersama bisa menyalakan kobaran semangat untuk mencapai kemajuan dan menyongsong masa depan yang lebih baik,” kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.

Secara khusus, pada tahun 2021, Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi dengan pertumbuhan jumlah penerima terbanyak di Indonesia, dari 2020 ke 2021 sebesar 838 persen. Pada 2020, penerima Kartu Prakerja di Papua Barat hanya 7,6 ribu orang, sementara pada 2121 melonjak mencapai 71,3 ribu penerima.

Program Kartu Prakerja inklusif menjangkau eserta di 514 Kabupaten/Kota.

Program ini pun semakin tersosialisasi dan terdistribusi dengan baik, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penerima tahun 2021 di luar Jawa.

“Kami juga mencatat bahwa peserta semakin memahami proses bisnis program, dilihat dari semakin kecilnya jumlah penerima yang dicabut kepesertaannya dari sekitar 478 ribu di tahun 2020 (7,9% dari total peserta ditetapkan) menjadi hanya sekitar 88 ribu di tahun 2021 (1,4% dari total peserta ditetapkan),” urai doktor ekonomi lulusan University of Colorado at Boulder, Amerika Serikat, ini.

Denni Purbasari menguraikan, pada 2021 ada 688 jumlah pelatihan unik aktif yang tersedia di ekosistem Kartu Prakerja.

“Kami bersyukur, rata-rata rating pelatihan di ekosistem Kartu Prakerja mencapai 4.9 dari nilai maksimal 5,” jelasnya. Rata-rata harga pelatihan Kartu Prakerja yang dibeli oleh penerima yakni Rp 332.000. Sementara itu, durasi pelatihan yang ada dalam ekosistem Kartu Prakerja rata-rata berlangsung selama 424 menit.

Capaian lain, kata ‘Kartu Prakerja’ mencapai posisi sembilan di penelusuran terpopuler Google Indonesia sepanjang tahun 2021.

Beberapa capaian positif Program Kartu Prakerja mendapatkan apresiasi secara khusus.

BPS telah merilis hasil Sakernas Agustus 2021, yang mengkonfirmasi bahwa program Kartu Prakerja semakin diketahui, dipahami dan bermanfaat bagi Angkatan Kerja. 87,22% Penerima yang menyelesaikan pelatihan menganggap program ini meningkatkan keterampilan kerja mereka. 83,33% Penerima menggunakan insentif untuk kebutuhan sehari-hari, dan 34,15% untuk modal usaha. Selanjutnya, 27% Penerima Kartu Prakerja yang tidak bekerja pada Januari 2021, saat ini sudah bekerja atau berwirausaha.

Selain itu, studi evaluasi dampak oleh peneliti Harvard, MIT, TNP2K yang tergabung dalam lembaga penelitian JPAL SEA menemukan bukti empiris adanya dampak positif Program Kartu Prakerja terhadap 9 dari 10 indikator termasuk di antaranya ketahanan pangan, ketahanan finansial, kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan, maupun inklusi keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto mengapresiasi Program Kartu Prakerja membuktikan sebagai satu-satunya layanan publik secara digital dan menjadi terobosan kebijakan ekonomi yang berdampak khususnya di bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan.

“Hal positif lainnya, Program Kartu Prakerja mengakselerasi inklusi keuangan dimana 28% penerima Program Kartu Prakerja yang tidak memiliki rekening bank atau e-wallet sebelumnya, saat ini sudah memiliki rekening bank atau e-wallet,” ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah memutuskan bahwa Program Kartu Prakerja dilanjutkan dan anggaran Program Kartu Prakerja pada tahun 2022 sebesar 11 triliun rupiah.

“Pada semester 1 program ini masih akan menjalankan skema semi bansos dan di Semester 2 akan dijalankan secara hybrid. Program ini juga terkait dengan inklusi keuangan yang bisa menjadi contoh dalam Presidensi G20 Indonesia di mana program ini bisa direplikasi oleh negara berkembang lainnya,” tegas Menko Airlangga.