Kartu Prakerja: Inovasi Digital Indonesia di Webinar PBB

Program Kartu Prakerja menjadi terobosan transformasi digital di sektor layanan publik Indonesia di era krisis pandemi Covid-19. Untuk pertama kalinya, program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah menjangkau lebih dari 16,4 juta peserta ini akan hadir di acara pendukung Sidang ke-61 Commission for Social Development Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di New York, Amerika Serikat, pada 6-15 Februari 2023.

Prakerja secara khusus akan dibahas dalam sesi webinar publik bertajuk Bringing 16.4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work using Digital Technology pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 09.45 waktu New York, Amerika Serikat atau pukul 21.45 WIB. Penyelenggaraan acara yang akan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini dilakukan bersama lembaga PBB UN Women dan UNESCO Institute for Lifelong Learning.

Direktur Pemantauan dan Evaluasi Kartu Prakerja Cahyo Prihadi, mengajak publik menyaksikan webinar tersebut. Menurutnya, salah satu yang akan dibahas adalah upaya Prakerja menjangkau banyak partisipan, termasuk mendorong pekerja perempuan mendapat pekerjaan yang lebih baik, memulai bisnis mandiri, dan meningkatkan inklusi keuangan dengan terus belajar sepanjang hayat. “Hal ini berdampak positif pada perbaikan kondisi kesejahteraan individu dan keluarga. Sebanyak 51% dari peserta pelatihan Kartu Prakerja adalah perempuan dan 3% lainnya merupakan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Ia menambahkan, Prakerja terdaftar sebagai salah satu program akselerasi Sustainable Development Goals (SDG) atau tujuan pembangunan berkelanjutan di platform UN DESA, atau lembaga PBB yang menangani urusan ekonomi dan sosial. “Program Kartu Prakerja mengakselerasi delapan poin SDG, termasuk kesetaraan gender dan pemenuhan pekerjaan yang memadai dan pertumbuhan ekonomi,” tambah Cahyo.

Hadir sebagai pembicara dalam webinar adalah Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena, dan pakar statistik dari UN Women Regional Asia dan Pasifik Cecilia Tinonin, Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Elan Satriawan dan Ekonom sekaligus peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute Maria Monica Wihardja.

United Nations Commission for Social Development adalah lembaga kunci PBB yang menangani isu pembangunan sosial. Lembaga yang menjadi bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 1946 ini bertugas mengimplementasi aksi-aksi nyata Deklarasi Kopenhagen. Aksi tersebut mencakup upaya menumbuhkan lingkungan yang sesuai untuk pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga perluasan kebekerjaan yang produktif, pengurangan pengangguran dan integrasi sosial dalam pembangunan.

Forum CSocD ke-61 ini berfokus pada upaya menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak bagi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Forum juga akan membahas kolaborasi nasional dan global antarpemerintah guna mempercepat pemulihan, terutama di sektor perekonomian dan sosial, akibat pandemi.

Ajakan Bagi Lembaga Pelatihan Bergabung Kartu Prakerja Tahun 2023

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem Kurniasih Suditomo kembali menyampaikan ajakan bagi lembaga pelatihan berkualitas untuk mengikuti seleksi menjadi bagian dari ekosistem Prakerja. Selain moda online, ia mengingatkan pelaksanaan program secara offline di tahun 2023 yang dimulai di 10 ibukota provinsi, yakni Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. “Kepada lembaga pelatihan berkualitas di Pontianak, Kupang, Makassar dan Jayapura, ayo lebih banyak lagi yang ikut seleksi,” katanya.

Sedangkan terkait bidang-bidang pelatihan yang diprioritaskan, yakni mencakup keterampilan yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang berdasarkan laporan seperti “Indonesia’s Occupational Tasks and Skills” tahun 2020, antara lain bidang bisnis, perkantoran, manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, jasa perorangan, dan hospitality.

Berikut sejumlah perubahan pada Program Kartu Prakerja tahun 2023:

1. Penambahan durasi pelatihan yang semula minimal 6 jam menjadi minimal 15 jam;
2. Moda pelatihan berlangsung secara online, offline, dan bauran (secara bertahap);
3. Program boleh diikuti oleh penerima bantuan dari kementerian/lembaga lainnya seperti Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Ini berbeda dari sebelumnya di mana Program Kartu Prakerja tak dapat diberikan kepada para penerima bantuan tersebut;

4. Penyesuaian besaran bantuan peserta senilai Rp4.2 juta per individu dengan perincian:
a. Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3.5 juta;
b. Insentif pasca pelatihan Rp600.000 (enam ratus ribu) untuk mendukung biaya transportasi dan internet yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali;
c. Insentif survei sebesar Rp100.000 (seratus ribu) untuk dua kali pengisian survei.