Kartu Prakerja Bisa Diadopsi Jadi Model Layanan Publik Lainnya

Kartu Prakerja membuktikan bahwa program pemerintah juga bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan kualitas tinggi.

Kesimpulan itu terungkap dalam sesi diskusi virtual bertema “Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam Program Kartu Prakerja”, Senin, 23 November 2020 bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Hengki Sihombing.

“Program Kartu Prakerja menjawab benar apa yang menjadi kebutuhan publik dalam memilih sebuah layanan, yakni tahu keinginan pasar dan mengutamakan pelanggan. Mengutamakan kepuasan pelanggan itu bagaimana? Ya, pelayanannya jangan bertele-tele, jangan lama-lama,” kata Moeldoko.

Dalam diskusi yang dimoderatori ekonom Aviliani, Moeldoko sepakat bahwa pelayanan kualitas tinggi yang diterapkan Kartu Prakerja harus jadi pola kerja baru birokrasi kita.

Apalagi, Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 88,92 persen penerima Kartu Prakerja merasa puas atas layanan program ini dalam meningkatkan keterampilan kerja.

“Implementasi pelayanan Program Kartu Prakerja sangat positif, karena itu bisa diadopsi dan jadi model layanan instansi publik yang lain,” kata Moeldoko yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Cipta Kerja ini,

Panglima TNI 2013-2015 ini menekankan bahwa slogan ‘Dilan’ yang dipakai Presiden Jokowi pada debat Calon residen jelang Pemilu 2019 lalu dirasakan secara nyata oleh 5,6 juta penerima manfaat Program Kartu Prakerja.

“Program Kartu Prakerja ini benar-benar menerapkan prinsip ‘Dilan’ alias ‘Digital Melayani’. Yang diubah pertama adalah metodenya, cara melayani masyarakat dengan berorientasi pada kecepatan, efektivitas dan efisiensi,” kata Moeldoko.

Pada kesempatan yang sama, Hengki Sihombing menggarisbawahi makna ‘Customer First’ yang selaras dengan filosofi ‘pelanggan atau konsumen adalah raja’.

“Sebaran demografis dan geografis penerima Kartu Prakerja ini sangat luas, baik dilihat dari rentang usia maupun lokasi penerima di 514 kota dan kabupaten di 34 provinsi seluruh Indonesia. Dengan prinsip ‘Customer First’, kami memenuhi kebutuhan penerima Kartu Prakerja yang latar belakangnya berbeda-beda itu. Ini direfleksikan mulai dari desain situs, bahasa yang digunakan, dan ketersediaan contact center,” kata Hengki.

Hengki juga menjelaskan bahwa untuk memastikan penerima Kartu Prakerja orang yang tepat, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita validasi dulu, agar penerima Kartu Prakerja benar-benar tepat sasaran dan tidak termasuk dalam penerima bantuan sosial lainnya,” kata Hengki.

Hengki pun mengenang saat-saat awal membangun Program Kartu Prakerja pada delapan bulan silam.  “Kami bermula dari banyak keterbatasan pada Maret 2020 lalu. Berjuang dengan regulasi yang sangat ketat, waktu mepet dan juga tim yang terbatas,” urainya.

Ditegaskan Hengki, Program Kartu Prakerja menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah kita mampu mewujudkan layanan publik secara digital, dari awal sampai akhir.

“Mohon dipahami, bahwa usia program ini masih sangat muda. Jadi, mungkin belum 100 persen sempurna. Namanya juga inovasi, butuh waktu,” ungkapnya.

Karena itu, Hengki menyarankan, jika instansi pemerintahan lain akan membuat layanan berbasis digital seperti Program Kartu Prakerja, yang penting harus berani memulai terlebih dahulu.

“Kita harus berani melangkah. Soal kesempurnaan program maupun mindset konsumen, niscaya akan mengikuti. Harus semangat mengawali,” pungkas Hengki.